“Penyakit birokrasi” ini bisa diartikan para birokrat selalu lamban dalam melayani masyarakat, Tentu saja, birokrasi semacam ini akan menciptakan mutu pelayanan yagn buruk. Akibatnya, masyarakat dan kalangan usaha ekonomi untuk mengurus prijinan, terutama ini usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, dan kalangan dunia usaha/investor akan ragu melakukan investasi.
Bupati H.T. Erry Nuradi, MBA, bertekad untuk tidak terjangkit “penyakit birokrasi” di daerahnya. Untuk itu, ia perkenalkan visi Kabupaten Serdang Bedagai: “Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu Kabupaten Terbaik di Indonesia dengan masyarakat yang Pancasilais, Religius, Modern dan Kompetitif”.Dengan Inisiatif membentuk Tim Asistensi Peningkatan Pelayanan Perijinan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain, membangun kerjasama dengan The Asia Foundation, Yayasan Bitra Indonesia Sumatera Utara (LSM), dan Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Kabupaten Serdang Badagai.
Inisiatif Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai membentuk Unit Pelayanan Terpadu ini baru terwujud pada September 2006. Pembentukannya melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP).Penerapan sistem pelayanan perijinan terpadu yang mudah, transparan dan akuntabel ini diharapkan dapat menggaet para investor untuk masuk ke kabupaten baru tersebut, dan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan retribusi yang masuk ke Kas Daerah.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bertekad menjalankan system Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarkat (JPKM). Sudah barang tentu, dengan menjalankan sistem ini diharapkan taraf kesehatan masyarakat membaik, hingga akhirnya mampu membentuk sumber daya manusia yang berkwalitas, Karena kesehatan masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Jangan harap pembangunan bisa meningkat pesat, juka taraf kesehtan masyarakat rendah.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menata sistem atau tatanan social dalam pelayanan kesehatan dengan menerapkan sistem jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), pada tahun 2001.Untuk merealisasikan sistem ini JPKM ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerbitkan sejumlah dasar hukum, yang berkaitan dengan JPKM.
Diterbitkannya dasar hukum JPKM ini, tak lain merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan filosofi “ Si kaya membantu si miskin dan si sehat menolong si sakit”. Melalui subsidi silang ini, diharapkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan seutuhnya, bermutu dan berkelanjutan, serta berbiaya ringan. Selain itu, melalui JPKM, pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan labih merata dan dapat mengajangkau keluarga miskin.
Keberhasilan penerapan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ini menjadikan masyarakat Kabupaten Purbalingga memperoleh pelayanan kesehatan paripurna yang lebih bermutu dan berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya JPKM, biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi cukup ringan Karen aadanya asas kebersamaan dengan pola subsidi silang. Sedangkan dilihat dari sisi pemerintah, kinerja dan profesionalisme lembaga-lembaga pelayanan kesehatan pemerintah semakin meningkat.

Implemantasi dari pembangunan dibidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarnegara. Karena RSUD Banjarnegara merupakan satu –satunya rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Alhasil, mutu pelayanan kesehatan yang prima di RSUD Banjarnegara, menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program pembangunan di bidang kesehatan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegar merasa sudah waktunya memberikan perhatian serius untuk mengadakan pembenahan dengan mangatasi permasalahan yang ada. Evaluasi menyeluruh pun dilakukan terhadap kinerja RSUD Banjarnegara, dengan cara pembenahan manajemen struktural guna meningkatkan kinerja yang baik, meningkatkan pelayanannya dan, peningkatan kesejahteraan karyawan.

Program yang berasal dari komitmen Kepala Daerah dan Direktur RSUD Banjarnegara dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Banjarnegara ini, boleh dibilang suatu program yang sederhana namun kaya inovasi. Dengan melihat bukti yang telah dihasilkannya, tampaknya program ini dapat ditransfer kepada setiap rumah sakit milik pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Tidak pelak lagi, modal utama pembangunan (daerah) adalah sumber daya manusia yang berkualits, korelasinya, kualitas sumber daya manusia dapat terbentuk jika taraf kesehatan baik. Hal ini pun disadarai Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bertekad menjalankan system Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarkat (JPKM).

Sudah barang tentu, dengan menjalankan sistem ini diharapkan taraf kesehatan masyarakat membaik, hingga akhirnya mampu membentuk sumber daya manusia yang berkwalitas. Secara umum, penerapan JPKM ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Sedangkan tujuan khususnya adalah, anatara lain, untuk meningkatkan harkat kesehatan keluarga miskin dan non keluarga miskin melalui model pra upaya; mewujudkan Quality Assurance pelayanan kesehatan melalui standar trapi dan pengobatan rasional; dan meningkatkan peran dunia usaha.
Penerapan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ini menjadikan masyarakat Kabuapten Purbalingga memperoleh pelayanan kesehatan paripurna yang lebih bermutu dn berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya JPKM, biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi cukup ringan Karen aadanya asas kebersamaan dengan pola subsidi silang. Sedangkan dilihat dari sisi pemerintah, kinerja dan profesionalisme lembaga-lembaga pelayanan kesehatan pemerintah semakin meningkat.

Akhir tahun 2000, bencana alam hebat melanda Kabupaten Kebumen. Tanah longsor, banjir dan robohnya gedung SD, menyebabkan kerusakan besar di sektor pendidikan. Kendati demikian, kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung, sehingga gedung rusak harus segera diperbaiki. Sayangnya, kemampuan Pemda sangat terbatas apabila secara bersamaan harus memperbaiki 14 SD ambruk, dengan 604 ruang SD yang rusak berat, ditambah lagi harus memberikan santunan kepada 14 murid SD yang menjadi korban.Padahal pembangunan bidang pendidikan merupakan amanat dari Rencana Pembanguna.

Perubahan pola pembangunan itu adalah dari sistem tender (diborongkan) menjadi pola swakelola yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bersama-sama dengan pihak pemberi bantuan dana stimulant. Dilaksanakan progam bantuan dana stimulant rehabilitasi SD/MI ini, ternyata cukup menggembirakan hasilnya.
Dampak yang tidak kalah pentingnya dengan dilbatkannya swadaya masyarakat dalam pembangunan rehabilitasi SD/MI adalah, rasa memiliki (sense of belonging) dari masyarakat terhadap bangunan sekolah. Walhasil, tumbuh kepedilian untuk ikut memelihara prasarana pendidikan. Selain itu, tumbuh pula tanggungjawab masyarakat untuk bersama-sama membangun pendidikan sehingga pendidikan menjadi anggung jawab bersama anara pemerintah, keluarga dan masyarakat.
Progam pemberian bantuan dana stimulant rehabilitasi SD/MI, hingga kini dinilai merupakan alternative yang paling berhasil dalam menangani kerusakan bangunan (gedung SD/MI). Pasalnya, sudah terbukti mapu mengatasi tingkat kerusakan bangunan dalam jumlah yang memadai, karena didukung oleh swadaya masyarakat.