Dengan memakai pola pelaporan keuangan berbasis Double Entry (DE)dan Basis Akrual (BA), serta valuasi aset, berarti memberikan informasi yang terkini, relevan, terbandingkan dan terpercaya (up to date, relevant, comparable and reliable).

Pemerintah Kota bekerja sama dengan UGM untuk mengajukan proposal pendanaan kepada Partnership untuk mendiseminasikan pola yang telah diterapkan UGM di kota Semarang. Pola ini juga telah diakui oleh praktisi dan negara donor.

Para stakeholder/pengusaha dibina melalui Dinas terkait mengenai tata cara membuat RB dan laporan kemajuan pelaksanaan proyek. Pemda mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai manajemen proyek kepada para Pimpro.

Meningkatan kinerja pelayanan publik melalui pelibatan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Program yang disusun Pemkot Bandar Lampung:
(1) Sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan pendaur-ulangan sampah; dan

(2) Pelatihan untuk masyarakat cara pendaur-ulangan sampah dengan teknologi sederhana dan bagaimana pemanfaatan hasil adur ulang tersebut.

Sebagai langkah pertama dilakukan workshop penyusunan pembentukan LPM, dimana muncul perdebatan panjang tentang keberadaan LPM. Untuk memecahkan masalah ini pemerintah kota Metro mengontrakkan nara sumber lokal (dengan bantuan dari BUILD/UNDP)untuk memfasilitasi proses pembentukan LPM yang benar, melalui rekonstruksi LKMD menjadi panitia dari LPM. Sedangkan semua anggota berasal dari masyarakatnya langsung.

Pendekatannya adalah partisipatif melibatkan warga masyarakat disekitar Kali dan stakeholder lainnya. Kegiatan penataan Kali Jangkok dilaksanakan oleh berbagai fihak secara bersama-sama ; LSM, Mahasiswa, Pemerintah Kota, Kelurahan dan Dinas PU Kota bersama warga setempat di dukung oleh Media Massa LSM Lembaga Pengembangan Mataram berperan sebagai inisiator dan fasilitator, sedangkan Mahasiswa Pencinta Alam UNRAM dan Organisasi Karang Taruna berperan sebagai tenaga lapangan yang bertugas mengontrol keadaan kali.

Melaksanakan Survai dan Penelitian kemacetan lalu-lintas pada ruas jalan dan persimpangan (intersection)di kota Bekasi. Menetapkan ruas jalan dan persimpangan yang memiliki kinerja paling buruk, yakni simpang pintu tol Bekasi Barat, simpang Hero, dan simpang Kayu Ringin. Menyusun Proposal pembangunan traffic light dan diajukan ke Bapeda kota Bekasi yang kemudian dimintai persetujuan oleh DPRD. Setelah disetujui DPRD baru dimulailah pelaksanaan pembangunan Traffic light dengan beberapa tahap.

Pemerintah kota Balikpapan menerbitkan Perda No. 22 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perda No. 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Cetak KTP dan akte Catatan Sipil. Biaya Proses penyelesaian KTP: (1) Proses 3 Jam Rp. 350.000; (2) Proses 1 hari Rp. 250.000; (3) Proses 3 hari Rp. 150.000; dan (4) Proses standar (12 hari) Rp. 19.500.

Dalam Pelaksanaan advokasi terhadap klien, pelayanan kepada klien, litigasi maupun penanganan korban lebih lanjut, lembaga telah membangun jaringan dengan instalasi lain, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, puskesmas maupun para pakar/profesional seperti Psikiater. Program ini dikenal dengan nama Program Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2).